Tidak Ada Revolusi Tanpa Cinta

Dagelan Indonesia

February 15, 2007

Indonesia tidak hanya
didera oleh bencana demi bencana, tetapi juga dagelan demi dagelan yang
dipertontonkan oleh para petingginya. (Saya tidak mau memakai istilah
"pemimpin" karena bobot nilainya terlalu tinggi; sebab, saat ini dari
pucuk pemerintah tertinggi sampai terendah tidak ada seorang pun yang layak
disebut "pemimpin" [bangsa], apalagi "negarawan".)

Setidaknya ada tiga dagelan yang saya ingin angkat, meskipun daftar dagelan-dagelan
lain cukup panjang. Pertama adalah
dagelan tidak lucu yang dipertontonkan oleh presiden kita, Susilo Bambang
Yudhoyono, yang satu hari mensahkan UU No. 37/2007 tentang rapelan (tambahan)
gaji seluruh anggota DPRD dan tidak berselang beberapa lama, beberapa hari kemudian,
menghendaki agaran UU tsb direvisi/dibatalkan atas tekanan masyarakat.

Sikap plintat-plintut, menjilat ludah sendiri, tidak tegas, dari presiden kali
ini boleh dibilang merupakan salah satu titik kulminasi dari slebor dan
amburadulnya kepemimpinan RI. Bahwa Presiden SBY tidak peka terhadap realita
penderitaan dan kemiskinan rakyat Indonesia dengan menyetujui rapelan gaji DPRD
tsb membuktikan bagaimana elit politik bangsa ini tidak nyambung (out of touch)
dengan rakyat yang tidak hanya dipimpinnya tetapi sekaligus juga harus
dilindungi. Plintat-plintut sikap presiden kali ini sungguh merupakan blunder
yang memperlihatkan sampai sejauh mana sih kualitas dan kaliber (rendah) presiden
RI.

Saya tidak tertarik dengan omongan bahwa SBY itu sebenarnya berkualitas baik,
tetapi para pembantunyalah yang tidak kompeten dan korup. Omongan ini
seolah-olah ingin melepaskan (absolve) sang presiden dari tanggung jawabnya sebagai
petinggi tertinggi negara. Ini jelas absurd. Berbagai ketidakberesan dan
blunder yang ada tidak biasa dialamatkan kepada orang lain—barangkali memang
benar dengan tujuan untuk menjaga "citra positif" presiden—tetapi
harus diletakkan sepenuhnya di pundak presiden sebagai the ultimate decision
maker dalam manajemen negara ini. Keputusan tetap ada di tangan presiden, dan
ketika rancangan UU No. 37 disahkan oleh presiden—betapa pun ini merupakan
produk dari politisi-politisi begundal (di luar diri presiden) yang tidak punya
pikiran lain selain memperkaya diri—tanggung jawab sepenuhnya tetap berada di
tangan presiden sebagai pihak yang mengesahkan. Ketika kemudian presiden
sendiri yang mengajukan revisi/pembatalan atas apa yang ia sendiri sudah
sahkan, orang mulai bertanya-tanya: apa sih yang ada di pikiran presiden SBY? Inikah
"tindakan konkret" yang dijanjikan oleh presiden beberapa waktu lalu?
Oh ya, "konkret" dalam hal plintat-plintutnya dan ketidakmampuannya
memahami perasaan/realita rakyat!

Masih soal kepemimpinan Presiden SBY, khususnya dalam keinginannya untuk
mengajak Indonesia berkiprah lebih jauh di panggung internasional. Kiprah internasional
yang dimaksud ialah, misalnya, keinginan untuk lebih terlibat dalam mengurusi
masalah perdamaian di Timur Tengah, terutama di saat Indonesia mendapat
kunjungan dari presiden Pakistan Musharraf. Namun demikian, tepat sekali kartun
harian Kompas beberapa hari lalu yang memberikan pesan bahwa belum saatnyalah
bagi Indonesia untuk berambisi lebih jauh dalam skala internasional mengingat
berbagai urusan/kepelikan domestik yang dihadapinya saat ini sangat membutuhkan
concentrated effort and attention dari presiden beserta para pembantunya untuk
mengatasinya. Adalah bijak jika ambisi internasional itu dikekang dulu dan
berpikir lebih jernih dengan berfokus pada first things first, yakni berbagai urusan
domestik yang masih diwarnai dengan keamburadulan.

Bicara soal urusan domestik yang masih kalang-kabut, dan membawa kita kepada
dagelan ala Indonesia berikutnya, peristiwa banjir massif di berbagai daerah
dan khususnya di DKI Jakarta merupakan contoh gambling situasi acak-adut ini.
Baru saja beberapa waktu lalu Gubernur Sutiyoso mendapatkan penghargaan sebagai
gubernur yang memiliki kepedulian terhadap masalah lingkungan, sekarang warga
Jakarta sudah dihadapkan pada banjir langganan yang membuat lumpuh total
berbagai sudut kota. Sungguh merupakan sesuatu yang kontras antara penghargaan
lingkungan tsb dan makin parahnya banjir Jakarta.

Ketika Presiden Musharraf berkunjung ke Jakarta dan menyaksikan banjir di
mana-mana, mungkin dia akan tertawa dalam hati kecilnya: "Mengurusi diri
sendiri saja masih begini acak-adut, apa iya mampu menjadi pemain internasional?
Get real, man!" Jika saya sebagai presiden, saya akan merasa sangat malu
membayangkan bagaimana persepsi masyarakat/pemimpin internasional yang
berkunjung ke Jakarta dan menyaksikan gunungan sampah di mana-mana dan
sungai-sungai yang tertutupi sampah. Tidak apa-apa saya dan RI tidak
mendapatkan peran atau sorotan lampu dalam panggung internasional karena yang
lebih penting ialah saya harus bereskan, rapikan, dulu kondisi rumah tangga
saya, sebelum melangkah lebih jauh. Prioritas tetap untuk memfokuskan energi
untuk mengentaskan dalam negeri dari berbagai kekacauan. Setelah internal beres,
baru mulai melihat peluang ke luar dan dengan dimotivasi bukan sekedar mencari
popularitas internasional—seperti berlagak sok jago dan sok berpengalaman
(padahal tidak punya kemampuan dan pengalaman memadai) terjun ke dalam
kompleksitas kekisruhan di Timur Tengah. Adalah sangat bodoh mengait-kaitkan
fakta bahwa Indonesia adalah negara muslim terbesar dengan kemampuan untuk berperan
dalam turut menyeselaikan fakta pergolakan di Timur Tengah. Kedua fakta ini
tidak nyambung, tidak ada sangkut-pautnya, dan oleh sebab itu jangan dipaksakan
untuk dibuat nyambung (relevan). Fakta yang lebih kredibel ialah Indonesia
simply tidak punya kapabilitas dan pengetahuan memadai untuk terjun ke arena
Timur Tengah.

Itulah setidaknya tiga dagelan ala Indonesia teranyar: plintat-plintut soal
dana rapelan DPRD oleh presiden SBY, nafsu besar namun tenaga kurang Indonesia
yang ingin berkiprah di Timur Tengah, dan kontrasnya penghargaan lingkungan
untuk Sutiyoso di tengah situasi banjir rutin di Jakarta.

Meskipun capek rasanya mengomentari kebodohan dan kekorupan para petinggi RI,
apalagi telah begitu banyak komentar dan kritikan serupa oleh pakar ini dan itu
di media massa kita, namun sekali lagi saya ingin mengajak para petinggi negeri
untuk go back to basics. Basics macam apa? Evaluasi kembali prioritas kebijakan
publik yang ada dengan tidak lagi meremehkan hal-hal yang kecil seperti,
misalnya, kampanye untuk membersihkan kota-kota kita dari sampah. Persoalan
lingkungan yang kotor dan tidak terawat merupakan cikal-bakal dari persoalan-persoalan
besar yang muncul sebagai konsekwensi logis/naturalnya. Lingkungan yang kotor
dan terdapat sampah di mana-mana menciptakan persoalan penyakit macam demam
berdarah dan flu burung. Bukan masalah penyakit saja, tetapi banjir musiman
yang melanda Jakarta tidak bisa dilepaskan dari ketidakmampuan warga kota menjaga
kebersihan lingkungan dari sampah. Budaya hidup bersih masih sangat kurang
karena masyarakat tidak pernah dididik dan diarahkan secara sistematis,
konsisten, dan serius selama ini.

Nah, mulailah dengan hal-hal kecil lebih dahulu. Fokuskan perhatian pada urusan
diri sendiri terlebih dahulu, perbiki berbagai ketidakberesan/kekacauan yang
ada dan jangan keburu nafsu mengurusi urusan orang lain sementara persoalan
sendiri masih menggunung. Mulailah bersikap sebagai pemimpin dan pengayom
bangsa yang tidak hanya memikirkan diri sendiri; sebab, esensi dari kepemimpinan—apalagi
sebagai seorang presiden—bukan terletak pada pemenuhan kepentingan jangka
pendek pribadi/partai/golongan, melainkan meletakkan kepentingan bangsa
(rakyat) di atas segala-galanya. Jika para petinggi Indonesia tidak mampu
berubah sikap, maka hampir bisa dipastikan bahwa keyakinan Presiden SBY bahwa
Indonesia tidak akan memasuki jurang malapetaka hanya tinggal isapan jempol
saja. Sebab, status quo-isme saat ini tidak akan membawa Indonesia ke mana-mana
selain jurang kehancuran. Berhati-hatilah dalam berkata, bersikap, dan
mengambil keputusan sebagai pemimpin rakyat. Jangan lagi menciptakan dagelan-dagelan
yang tidak lucu dan menyakitkan hati rakyat. Jangan terus menjerumuskan bangsa
Indonesia menjadi kaum pariah di pentas dunia.

Entry Filed under: Uncategorized. .